Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Permasalahan Ekonomi

1. GERAKAN BENTENG

Kaitkan sistem Gerakan Banteng Soemitro dengan program ekonomi saat ini!

PROGRAM BENTENG adalah kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah Indonesia bulan April 1950 dan secara resmi dihentikan tahun 1957. Tujuannya adalah membina pembentukan suatu kelas pengusaha Indonesia "pribumi" (dalam arti "non-Tionghoa).

  LATAR BELAKANG

Pada tahun 1950-an, ada tekanan politis yang meningkat agar kekuasaan ekonomi diambil dari perusahaan swasta Belanda yang masih ada di Indonesia saat itu, demi penyelesaian Revolusi. Namun, Indonesia masih memerlukan modal dan keterampilan asing untuk menghasilkan pembangunan ekonomi yang diperlukan untuk menghadapi peningkatan jumlah penduduk. Bulan Februari 1950, presiden Soekarno sudah sempat menyampaikan kepada kalangan perusahaan asing bahwa pemulihan ekonomi Indonesia setelah selesainya Revolusi memerlukan dikerahkannya segala sumber modal, baik asing maupun dalam negeri. Tahun 1953 menteri Keuangan Ong Eng Die menyatakan bahwa peranan perusahaan asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia perlu dicantumkan secara jelas dalam rencana pembangunan mendatang. Program Benteng merupakan suatu cara mengembangkan peranan orang Indonesia dalam ekonomi tanpa merugikan perusahaan asing, terutama Belanda.

PELAKSANAAN

Program Benteng melewati sejumlah tahap, dengan pengubahan dalam banyak kesempatan. Program terutama mencakup impor, karena modal yang diperlukan tidak terlalu besar. Lagipula, peranan Belanda sangat terasa di bidang ini, terutama lewat lima perusahaan niaga besar.       

Pada mulanya yang ditekankan adalah barang mana yang wajib diimpor oleh pengusaha pribumi. Kemudian, yang dibicarakan adalah persyaratan mengenai kelayakan memperoleh lisensi impor. Tahun 1950 sudah sempat ditentukan bahwa paling tidak 70% dari pemegangan saham perusahaan harus dimiliki "bangsa Indonesia asli". Bulan Mei dan Juni 1953, debat mengenai penaikan persentase ini, termasuk tuduhan diskriminasi terhadap importir Tionghoa, berakibatkan jatuhnya Kabinet Wilopo.

Program Benteng ditinjau kembali bulan September 1955 oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dan menteri Keuangan Sumitro Djojohadikusumo. Syarat berdasarkan suku dicabut dan diganti dengan persyaratan ketat mengenai pembayaran uang muka.

Dibentuknya Kabinet Karya di bawah Djuanda Kartawidjaja bulan Maret dan April 1957 ditandai dengan pengalihan ke "ekonomi terpimpin". Program Benteng resmi dihentikan.

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Setiap negara menganut sistem ekonomi yang berbeda-beda terutama Indonesia dan Amerika serikat , dua negara ini pun menganut sistem ekonomi yang berbeda. Awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, yang mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis.

Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Namun sistem ekonomi ini hanya bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia.

 Sistem Ekonomi Kerakyatan

Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini berlaku sejak tahun 1998. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakatlah yang memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah yang menciptakan iklim yang bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Ciri-ciri sistem ekonomi ini adalah :

1.      Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.

2.      Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.

3.      Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

4.      Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.

5.      Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

"Dari uraian di atas dapat dikaitkan bahwa antara Gerakan Benteng dan Sistem ekonomi yang berlangsung sekarang ini mempunyai ciri yang sama yaitu memberikan rakyat ruang untuk aktif dalam berekonomi. Dalam Gerakan Benteng disebutkan bahwa yang diberi kesempatan adalah rakyat pribumi karena pada saat itu pengusaha pribumi tidak banyak berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Bantuan tersebut berupa bimbingan konkret atau bantuan kredit. Selain memberikan bantuan modal, pemerintah berusaha membangun kewirausahaan pribumi agar mampu membentengi perekonomian negara. Sedangkan dalam sistem perekonomian sekarang ini, antara pribumi dan etnis yang lainnya (contoh : China) dinilai  telah memiliki kemampuan yang sama rata. Oleh karena itu, dalam sistem peekonomian yang sekarang lebih mengorientasikan tentang cara bersaing secara sehat dan cara memperbaiki sistem, misalnya pembangunan yang lebih berwawasan kepada lingkungan hingga diadakannya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat."

2. GUNTING SYAFRUDIN

      Bandingkan Sistem Gunting Syafrudin dengan Sistem Redenominasi!

• Latar belakang Gunting Syafrudin

Kebijakan Gunting Syafrudin dibuat untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk--utang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung. Selain itu, pemerintah melakukan upaya tersebut untuk perbaikan jangka pendek untuk menguatkan perekonomian Indonesia, salah satunya mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran. Dengan kebijaksanaan yang kontroversial itu, Syafrudin bermaksud sekali pukul menembak beberapa sasaran: penggantian mata uang yang bermacam-macam dengan mata uang baru, mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi dan dengan demikian menurunkan harga barang, dan mengisi kas pemerintah dengan pinjaman wajib yang besarnya diperkirakan akan mencapai Rp 1,5 miliar. Gunting Syafruddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawiranegara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II, yang mulai berlaku pada jam 20.00 tanggal 10 Maret 1950. Gunting Syafrudin adalah plesetan yang diberikan rakyat atas kebijakan ekonomi (khususnya moneter) yang ditetapkan mulai berlaku Jumat, 10 Maret 1950. Menurut kebijakan itu, "uang merah" (uang NICA) dan uang De Javasche Bank dari pecahan Rp 5 ke atas digunting menjadi dua. Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula sampai tanggal 9 Agustus pukul 18.00. Mulai 22 Maret sampai 16 April, bagian kiri itu harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank dan tempat-tempat yang telah ditunjuk. Lebih dari tanggal tersebut, maka bagian kiri itu tidak berlaku lagi alias dibuang. Guntingan kanan dinyatakan tidak berlaku, tetapi dapat ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula, dan akan dibayar 40 tahun kemudian dengan bunga 3% setahun. "Gunting Sjafruddin" itu juga berlaku bagi simpanan di bank. Pecahan Rp 2,50 ke bawah tidak mengalami pengguntingan, demikian pula uang ORI (Oeang Republik Indonesia). Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi situasi ekonomi negara yang saat itu sedang terpuruk yaitu utang menumpuk, inflasi tinggi dan harga melambung. Dengan politik pengebirian uang tersebut, bermaksud menjadi solusi jalan pintas untuk menekan inflasi, menurunkan harga barang dan mengisi kas pemerintah untuk membayar utang yang besarnya diperkirakan akan mencapai Rp 1,5 milyar. Pada tanggal 25 Agustus 1959 terjadi sanering kedua yaitu uang pecahan Rp 1000 (dijuluki Gajah) menjadi Rp 100, dan Rp 500 (dijuluki Macan) menjadi Rp 50. Deposito lebih dari Rp 25.000 dibekukan. 1 US $ = Rp 45. Setelah itu terus menerus terjadi penurunan nilai rupiah sehingga akhirnya pada Bulan Desember 1965, 1 US $ = Rp 35.000. Seperti juga ‘gunting Syafrudin’, politik pengebirian uang yang dilakukan soekarno membuat masyarakat menjadi panik. Apalagi diumumkan secara diam-diam, sementara televisi belum muncul dan hanya diumumkan melalui RRI (Radio Republik Indonesia). Karena dilakukan hari Sabtu, koran-koran baru memuatnya Senin. Dikabarkan banyak orang menjadi gila karena uang mereka nilainya hilang 50 persen. Yang paling menyedihkan mereka yang baru saja melakukan jual beli tiba-tiba mendapati nilai uangnya hilang separuh. Pada tanggal 13 Desember 1965 dilakukan Sanering yang ketiga yaitu terjadi penurunan drastis dari nilai Rp 1.000 (uang lama) menjadi Rp 1 (uang baru). Sukarno melakukan sanering akibat laju inflasi tidak terkendali (650 persen). Harga-harga kebutuhan pokok naik setiap hari sementara pendapatan per kapita hanya 80 dolar us. Sebelum sanering, pada bulan november 1965 harga bensin naik dari rp 4/liter menjadi rp 250/ liter (naik 62,5 kali). Nilai rupiah anjlok tinggal 1/75 (seper tujuh puluh lima) dari angka rp 160/ us$ menjadi Rp 120,000 /us$. Setelah sanering ternyata bukan terjadi penurunan harga malah harga jadi pada naik. Pada tanggal 21 Januari 1966 harga bensin naik dari rp 250/liter menjadi rp 500/ liter & harga minyak tanah naik dari rp 100/ltr menjadi rp 200/ltr (naik 2 kali). Sesudah itu tanpa henti terjadi depresiasi nilai rupiah sehingga ketika terjadi krisis moneter di Asia pada tahun 1997 nilai 1 us $ menjadi rp 5.500 dan puncaknya adalah mulai April 1998 sampai menjelang pernyataan lengsernya suharto maka nilai 1 us $ menjadi rp 17.200. Lalu apakah kebijakan politik pengebirian nilai fiat money (uang kertas) ini bakal terulang lagi? Sebenarnya pengebirian nilai fiat money ini terjadi secara halus dan perlahan tapi pasti, buktinya bisa dilihat dari kenaikkan harga barang dari tahun ke tahun, yang sesungguhnya adalah pengurangan nilai fiat money. Padahal harga barang itu tetap, tapi karena nilai fiat money yang kita pegang angkanya makin banyak tapi daya belinya makin turun.

• Tujuan

Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk—utang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung. Dengan kebijaksanaan yang kontroversial itu, Sjafruddin bermaksud sekali pukul menembak beberapa sasaran: penggantian mata uang yang bermacam-macam dengan mata uang baru, mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi dan dengan demikian menurunkan harga barang, dan mengisi kas pemerintah dengan pinjaman wajib yang besarnya diperkirakan akan mencapai Rp 1,5 miliar.

• Bentuk

Menurut kebijakan itu, "uang merah" (uang NICA) dan uang De Javasche Bank dari pecahan Rp 5 ke atas digunting menjadi dua. Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula sampai tanggal 9 Agustus pukul 18.00. Mulai 22 Maret sampai 16 April, bagian kiri itu harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank dan tempat-tempat yang telah ditunjuk. Lebih dari tanggal tersebut, maka bagian kiri itu tidak berlaku lagi. Guntingan kanan dinyatakan tidak berlaku, tetapi dapat ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula, dan akan dibayar tiga puluh tahun kemudian dengan bunga 3% setahun. "Gunting Sjafruddin" itu juga berlaku bagi simpanan di bank. Pecahan Rp 2,50 ke bawah tidak mengalami pengguntingan, demikian pula uang ORI (Oeang Republik Indonesia).

• Latar belakang Sistem Redenominasi

Dalam rangka menciptakan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal, Bank Indonesia melakukan redenominasi. Redenominasi rupiah menentukan salah satu kewenangan Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan menjaga keselarasan sistem pembayaran di Indonesia. Berikut ini alasan redenominasi rupiah.

Uang pecahan Indonesia yang terbesar saat ini adalah Rp100.000 yang merupakan pecahan terbesar kedua di dunia setelah mata uang Dong Vietnam yang pernah mencetak 500.000 dong. Namun tidak memperhitungkan negara Zimbabwe yang pernah mencetak 100 triliun dolar Zimbabwe dalam 1 lembar mata uang.

Munculnya keresahan atas status rupiah yang terlalu rendah dibandingkan mata uang lainnya, misalnya terhadap dolar, euro, dan uang global lainnya, bukan dalam hal substansi, melainkan identitas karena kekuatan mata uang Indonesia relatif stabil, cadangan devisa juga aman, inflasi terjaga (1 digit), investasi juga tidak ada persoalan, kinerja ekonomi Indonesia baik.

Pecahan uang Indonesia yang selalu besar akan menimbulkan ketidakefisienan dan ketidaknyamanan dalam melakukan transaksi, karena diperlukan waktu yang banyak untuk mencatat, menghitung dan membawa uang untuk melakukan transaksi sehingga terjadi ketidakefisienan dalam transaksi ekonomi. Untuk mempersiapkan kesetaraan ekonomi Indonesia dengan kawasan ASEAN dalam memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Untuk menghilangkan kesan bahwa nilai nominal uang yang terlalu besar seolah-olah mencerminkan bahwa pada masa lalu, suatu negara pernah mengalami inflasi yang tinggi atau pernah mengalami kondisi fundamental ekonomi yang kurang baik.

• Tujuan

Tujuan redenominasi rupiah adalah untuk mempermudah berbagai macam kegiatan yang ada hubungannya dengan uang. Hal ini disebabkan karena redenominasi membuat nilai pada uang menjadi lebih sederhana. Misalnya nilai uang Rp 100.000,00 disederhanakan menjadi Rp 100,00. Atau uang Rp 1.000,00 yang disederhanakan menjadi Rp 1,00. Itulah Tujuan redenominasi rupiah.

• Bentuk

            Redenominasi berarti menyederhanakan pecahan mata uang dengan mengurangi digit nol tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut. Misalnya, Rp 100.000 disederhanakan menjadi Rp 100 saja, dengan menghilangkan tiga buah angka nol yang paling belakang. Redenominasi biasanya dilakukan dalam kondisi ekonomi yang stabil dan menuju ke arah yang lebih sehat.

3. NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK

      Maksud dan tujuan Nasionalisasi De Javasche Bank

1. Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka harus memiliki Bank sentral yang be]’rsifat nasional dan murni kepemilikan Bangsa Indonesia.

2. Untuk menjamin kepentingan Umum.

3. Karena De Javasche Bank masih bersifat partikeler atau milik asing bukan nasioanal.

4. Untuk mengakhiri kedudukan De Javasche Bank yang masih ada campur tangannya dengan Belanda. 

D. PEMBENTUKAN BIRO PERANCANGAN NEGARA

Bandingkan repelita orde lama dengan kabinet kerja saat ini!

Pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintah membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Ir. Djuanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Pada bulan Mei 1956, Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961. Rencana Undang-Undang tentang rencana Pembangunan ini disetujui oleh DPR pada tanggal 11 November 1958. Pembiayaab RPLT ini diperkirakan mencapai Rp. 12,5 miliar. RPLT ini tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

• Adanya depresi ekonomi Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
• Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
• Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakannya masing-masing.

Sedangkan Kabinet Kerja adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.  Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 (PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura) ditambah PPP, PAN, dan Partai Golkar yang bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Susunan kabinet diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2014.

5. SISTEM EKONOMI ALI-BABA

Letak kegagalan Sistem Ekonomi Ali Baba

Sistem ekonomi Ali Baba memiliki tujuan untuk memajukan perekonomian Indonesia. Dengan dilaksanakannya sistem seperti ini, pengusaha pribumi memiliki kewajiban untuk memberikan latihan dan juga tanggung jawab kepada pekerja asal Indonesia, agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Kemudian pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Selain itu, pemerintah juga memberikan perlindungan bagi pengusaha pribumi, agar dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing.

Namun, ternyata dalam praktiknya, kebijakan ini tidak dapat berjalan dengan baik. Yang menjadi salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengalaman yang dimiliki oleh pengusaha pribumi. Hal ini disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang membuat pengusaha Indonesia hanya dijadikan sebagai alat bagi para pengusaha Tionghoa untuk memperoleh kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi memiliki pengalaman dalam memperoleh bantuan kredit. 

Sistem Ekonomi Ali Baba mengalami kegagalan karena beberapa hal berikut :

• Kredit yang digunakan ternyata tidak digunakan secara benar oleh para pengusaha pribumi (indonesia) dalam rangka mencari keuntungan tetapi malah dipindahkan kepada pengusaha tionghoa secara sepihak.
• Kredit yang diberikan pada awalnya dimaksudkan untujk mendorong kegiatan produksi tapi malah diselewengkan untuk kegiatan konsumsi
• Kegagalan pengusaha pribumi dalam memanfaatkan kredit secara maksimal sehingga kurang berdampak positif terhadap perekonomian indonesia waktu itu.

6. RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN (RPLT)

 Sebutkan Tujuan Repelita!

Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia.

• Repelita I (1969–1974) bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian.
• Repelita II (1974–1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali dan Madura, di antaranya melalui transmigrasi.
• Repelita III (1979–1984) menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor.
• Repelita IV (1984–1989) bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri.
• Repelita V (1989–1994) menekankan bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan.

7 Kabinet dalam Pemerintahan Liberal

1

Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya hehe, kali ini saya akan membahas sedikit mengenai 7 kabinet dalam Masa Pemerintahan Liberal, langsung saja.......

1. Kabinet Natsir (6 September1950-21 Maret 1951)

Bagaimana kondisi sosial budaya pada masa Kabinet Natsir?

Kondisi sosial budaya pada masa Kabinet Natsir tidak lepas dari program dan keberhasilan yang pernah dicapai, sebagai berikut:

Program-program dari Kabinet Natsir, di antaranya meliputi :

• ·         mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante.
• ·         mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang kuat dan daulat.
• ·         menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman
• ·         menyempurnakan organisasi Angkatan perang dan pemulihan bekas – bekas anggota tentara dan gerilya dalam masyarakat.
• ·         memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat secepatnya.
• ·         mengembangkan dan memperkokoh kesatuan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan ekonomi nasional yang sehat.
• ·         membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas usaha – usaha meninggikan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat

Keberhasilan yang pernah dicapai Kabinet Natsir :

• ·         Di bidang ekonomi, ada Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional
• ·         Indonesia masuk PBB
• ·         Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.

2. Kabinet Sukiman (26 April 1951-23 Februari 1952)

Apakah dampak positif dan negatif MSA

Ø  Dampak positif perjanjian MSA

• Meningkatnya keamanan negara Indonesia

Dengan tertandatanganinya perjanjian ini, negara Indonesia mendapat bantuan militer dari AS untuk menjaga Indonesia dari segala ancaman terutama ancaman paham komunis. Hal ini sesuai dengan isi perjanjian tersebut dimana AS berusaha membendung paham komunis agar Teori Domino tidak terjadi.

•  Perekonomian negara Indonesia semakin maju

Tak hanya bantuan militer, Indonesia juga mendapat bantuan ekonomi dari Amerika untuk meningkatkan pembangunan dan mengatasi masalah perekonomian negara Indonesia, sesuai syarat yang ditawarkan oleh AS, yaitu “Sebagai imbalan negara peminjam diwajibkan : Berusaha menstabilkan keuangan masing-masing negara dan melaksanakan anggaran pendapatan yang berimbang. Mengurangi penghalang-penghalang yang menghambat kelancaran perdagangan antara negara-negara peminjam. Mencegah terjadinya inflasi. Menempatkan perekonomian negara masing-masing negara atas dasar sendi-sendi perekonomian yang sehat. Memberikan bahan-bahan yang diperlukan Amerika Serikat untuk kepentingan pertahanan. Meningkatkan persenjataan masing-masing negara untuk kepentingan pertahanan.”

3.       Terhadangnya paham komunis masuk ke Indonesia

                  Alasan utama mengapa AS mengadakan perjanjian ini adalah untuk menghadang komunisme agar tida terjadi teori domino. Teori domino adalah teori yang berspekulasi bahwa apabila sebuah negara di suatu kawasan terkena pengaruh komunisme, negara-negara sekitarnya akan ikut dipengaruhi komunisme lewat efek domino. Teori yang sering didengungkan pada tahun 1950-an sampai 1980-an ini digunakan oleh beberapa presiden Amerika Serikat semasa Perang Dingin sebagai alasan intervensi A.S. di seluruh dunia. Salah satu syarat agar mendapat bantuan AS adalah “Bantuan akan dihentikan apabila di negara peminjam terjadi pergantian kekuasaan yang mengakibatkan negara tersebut melaksanakan paham komunis.”

4.       Terjalinnya sebuah kerja sama antara Indonesia dengan AS

Dengan terjalinya kerja sama, hal ini akan membantu sesama negara apabila mengalami kesulitan dalam mengelola negara

Ø  Dampak negatif perjanjian MSA

• 1.        Lengsernya kabinet Sukiman

Pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Achmad Soebardjo dan Duta Besar Amerika Merle Cochran menjadi penyebab lengsernya kabinet ini. Isi nota tersebut adalah bantuan ekonomi dan militer yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia berdasarkan Mutual Security Act (MSA) atau lebih dikenal dengan nama undang-undang kerja sama keamanan.

Hal tersebut dinilai menciderai konsep politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut oleh Indonesia. Kabinet Sukiman dituduh telah menjadikan Indonesia masuk ke dalam Blok Barat. Hal itulah yang membuat DPR menggugat kebijakan kabinet tersebut dan akhirnya kabinet tersebut jatuh.

2.       Tidak maksimalnya pembangunan Indonesia yang telah direncanakan oleh kabinet Sukiman

Dengan lengsernya kabinet Sukiman, semua pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya tida terealisasikan, akibatnya pembangunan di Indonesia tidak maksimal.

3. Kabinet Wilopo (30 Maret 1952-2 Juni 1953)

Analisis Peristiwa Tanjung Morawa!

Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan. Tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya. Sehingga pada tanggal 16 Maret 1953 muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Para petani tidak mau pergi sebab telah dihasut oleh PKI. Akibatnya terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh. Intinya peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli).

4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953-24 Juli 1955)

Mengapa terdapat koalisi PNI dengan NU dan Oposisi Masyumi?

Pada tanggal 3 Juni 1953, Perdana Menteri Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden sebagai akibat dari Peristiwa Tanjung Morawa. Dengan demikian kabinet dinyatakan demisioner. Kabinet Ali Sastroamijdojo merupakan kabinet pengganti dari Kabinet Wilopo. Kabinet Ali mengisi krisis pemerintahan di Indonesia pasca kekosongan selama 58 hari (sepeninggalan Kabinet Wilopo).

Untuk mengisi jabatan Perdana Menteri ditunjuk Ali Sastroamidjojo yang saat itu menjabat Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Ali Sastroamidjojo dari PNI sempat ragu, karena selama ini belum pernah diajak bicara oleh partainya mengenai pembentukkan kabinet. Tetapi setelah didesak oleh Ketua Umum PNI, Sidik Joyosukarto, akhirnya Ali Sastroamidjojo mau menduduki jabatan perdana menteri. Akhirnya pada tanggal 30 Juli 1953, Presiden mengumumkan pembentukan Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kemudian disahkan dengan Keputusan Presiden RI No. 132 Tahun 1953 tertanggal 30 Juli 1953. Pelantikan Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri dilangsungkan di Istana Negara pada tanggal 12 Agustus 1953.

Dalam Kabinet Ali, Masyumi merupakan partai terbesar kedua dalam parlemen tidak turut serta, dalam hal ini NU (Nahdatul Ulama) kemudian mengambil alih sebagai kekuatan politik baru. Maka dari itu, terjadilah koalisi antara PNI dan NU. Mengapa Masyumi tidak ikut serta sehingga menjadi pihak oposisi? Hal ini karena adanya beberapa perbedaan dan arah tujuan di antara kalangan politii pada waktu revolusi.

Perseteruan antara Presiden dan Masyumi terjadi pada saat Kabinet Sukiman. Seperti yang terjadi perbedaan pendapat antara Sukarno yang tidak setuju tentang perdamaian dengan Jepang, dan penerimaan bantuan dari Amerika Serikat. Sebaliknya dengan Sukiman yang akan melakukan pembersihan terhadap PKI. Meskipun begitu Sukarno tetap menahan diri. Kabinet Sukiman menjadi paling terkenal dengan dilakukannya satu-satunya usaha yang serius  pada masa itu untuk menumpas PKI. Kaum PKI menjadi komunis menjadi marah dengan bersedianya PNI bergabung dalam suatu koalisi dengan Masyumi, karena strategi mereka sangat tergantung pada kedua partai itu masih terus bertikai satu sama lain.

Selanjutnya pada kabinet Wilopo perdebatan antara Sukarno dengan Masyumi menyangkut masalah ideologi atau dasar negara Indonesia. Sukarno pernah berpidato di Amuntai, Kalimantan Selatan tanggal 27 Januari 1953. Pada kesempatan itu pula ia berpidato tentang keinginan negara nasional dan bukan negara berdasarkan Islam. Pernyataan Sukarno itu mendapat tanggapan berbagai kalangan, khususnya tokoh-tokoh Masyumi.

Keterlibatan PKI sejauh ini belum terlalu memiliki pengaruh yang besar. Karena saat itu sedang memanasnya hubungan Sukarno dengan Partai Masyumi. Setelah kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden, Kabinet Ali I mulai menjalankan pemerintahan pada tanggal 12 Maret 1953. Pada masa inilah untuk pertama kalinya Masyumi tidak duduk dalam kabinet, sehingga menempatkan Masyumi dalam partai oposisi.

5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956)

Bagaimana kondisi rakyat saat pemilu pertama?

Kabinet ini terkenal dalam Sejarah Tatanegara Indonesia karena pada masa kabinet inilah berhasil melaksanakan Pemilihan Umum yang pertama kali sejak Indonesia Merdeka, untuk memilih anggota-anggota DPR (29 September 1955) dan memilih anggota konstituante tanggal 15 Desember 1955 (UU Nomor 7 tanggal 7 April 1955). Kabinet ini juga yang mengembalikan manfaatnya setelah Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilu terbentuk pada bulan Maret 1956.

Pemilihan umum di Indonesia yang pertama di selenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Satu setengah bulan setelah terbentuknya kabinet ini. Sebagai ketua Lembaga Pemilihan Umum adalah Menteri Dalam Negeri waktu itu yaitu: Mr. Sunaryo yang berasaskan langsung, umum, bebas, dan rahasia alias LUBER.

Yang paling menarik dari pemilihan umum saat itu, semua kontestan ikut duduk dalam kepanitian Pemilu, mulai tingkat pusat sampai ke PPD, PPS bahkan sampai ke KPPS. Biasa dikatakan yang menjadi panitia Pemilihan Umum waktu itu adalah Pemerintah bersama Parpol. Sehingga karena Parpol yang menjadi kontestan pemilu, terjun juga dalam kepanitiaan, maka keadilan dan keberhasilan jalannya pemilu lebih terjamin sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sehingga kepanitiaan yang mana kontestan ikut terlibat di dalamnya lebih baik. Sebab apabila seorang anggota panitia mau melakukan kecurangan takut dan segan kepada panitia lain yang dari partai lain. Maka ia akan jaga diri Partainya (Bibit.1985:168).

Hasil dari pemilihan umum tanggal 29 September 1955 adalah:

1. PNI : 57 kursi 15. Partai Buruh : 2 kursi

2. Masyumi : 57 kursi 16. PRI : 2 kursi

3. Partai NU : 45 kursi 17. PRIM : 2 kursi

4. PKI : 39 kursi 18. AKUI : 1 kursi

5. PSII : 8 kursi 19. ACOMA : 1 kursi

6. Parkindo : 8 kursi 20. PPTI : 1 kursi

7. Partai Katolik : 8 kursi 21. PRD : 1 kursi

8. PSI : 6 kursi 22. R.Sujono P : 1 kursi

9. PERTI : 5 kursi 23. PIR Wongso : 1 kursi

10. IPKI : 4 kursi 24. PIR Hazairin : 1 kursi

11. GPP : 4 kursi 25. Permei : 1 kursi

12. PRN : 2 kursi 26. Baperki : 1 kursi

13. P3RI : 2 kursi 27. Parindra : 1 kursi

14. Murba : 2 kursi 28. Peratuan Daya : 1 kursi

Total semua berjumlah 257 kursi

6. Kabinet Ali Sastromidjojo II (20 Maret 1956-14 Maret 1957)

Analisis Gerakan Asaat!

Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2, muncul "Gerakan Assaat", suatu gerakan yang diprakarsai Mr.Assaat. Gerakan ini menuntut pembedaan perlakuan dan pemberian fasilitas kepada pengusaha-pengusaha "asli" dan "pribumi". Mr.Assaat yang pada saat itu menjadi anggota parlemen yang dekat dengan Masjumi, mendesak pemerintah agar mengeluarkan peraturan untuk menghentikan keterlibatan orang-orang Tionghoa, baik warga negara Indonesia maupun asing, dari berbagai bidang usaha yang dianggap menguntungkan. Dengan terus terang ia menyatakan kesiapannya untuk menjalankan program-program anti Tionghoa. Menurut pandangannya, orang Tionghoa tidak bisa dipercaya dan tidak boleh dibiarkan menguasai ekonomi Indonesia. Ia juga menyerang orang Tionghoa sebagai golongan yang tidak loyal kepada negara, malahan menyatakan bahwa golongan keturunan Arab berbeda dengan orang Tionghoa dan harus dikatagorikan sebagai "asli".

7. Kabinet Djuanda/Karya (9 April 1957-5 Juli 1959)

Mengapa terdapat Deklarasi Djuanda yang berkaitan dengan batas territorial dan pemberontakan PRRI serta Permesta?

Segera setelah program kerja Kabinet Djuanda disusun, maka langkah pertama segera dilakukan. Dan yang pertama dilakukan adalah dengan membentuk Dewan Nasional yang juga menandai awal mulainya Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Setelah program pertama sudah dikerjakan, kemudian langsung dilanjutkan dengan program kerja Kabinet Djuanda selanjutnya yaitu normalisasi pada keadaan Republik Indonesia yang saat itu masih sangat tidak stabil. Normalisasi ini dilakukan dengan menyelesaikan antar pusat maupun antar daerah.

Keadaan semakin bertambah kacau setelah adanya peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Selain peristiwa tersebut, juga marak berbagai gerakan-gerakan yang bersifat anarki. Ditambah lagi berbagai demonstrasi yang terjadi hampir di seluruh penjuru Indonesia dan terjadi pengambil alihan milik Belanda. Peristiwa-peristiwa anarki tersebut jelas sangat mengganggu perekonomian saat itu. Belum lagi masalah Irian Barat yang kemudian dibawa ke PBB sebagai konsekuensi dari pelaksanaan program kabinet Djuanda.

Untuk menjamin terlaksananya program pembebasan Irian Barat, kemudian pada 10 Februari 1958 sebuah front yang kala itu dinamakn sebagai Front Pembebasan Irian Barat atau disingkat dengan FNPIB. Namun sangat disayangkan, sampai berakhirnya era Kabinet Karya, perjuangan pembebasan Irian Barat tidak terlaksana alias gagal. Kekacauan semakin bertambah parah ketika saat itu beberapa tokoh perwira Angkatan Darat dan beberapa cendikiawan membentuk Gerakan Menyelamatkan Negara Republik Indonesia dengan memberikan ultimatum kepada Kabinet Karya. Gerakan ini kemudian yang menimbulkan berdirinya PPRI yang berada di Bukit Tinggi yang berada di bawah pimpinan Syafrudin Prawiranegara yang bergabung dengan Permesta untuk melawan Pemerintah.

Gerakan PPRI Permesta ini kemudian mendapatkan dukungan dari SEATO yang merupakan tangan kanan Amerika Serikat. Dukungan Amerika Serikat kepada PPRI Permesta ini kemudian membuat gambaran rakyat Indonesia yang memberikan opini negatif terhadap negara Adikuasa tersebut. Namun pada akhirnya pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI Permesta ini berhasil ditumpas oleh TNI dan sekaligus menjadi prestasi yang sangat luar biasa dari Kebinet Djuanda.

Keberhasilan yang paling mencolok dari Kabinet Djuanda ini tentu saja adalah berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI Permesta. Selain berhasil menumpas pemberontakan, Kabinet Djuanda juga dinilai berhasil dengan mengeluarkan Deklarasi Djuanda yang mengatur batas wilayah kepulauan di Indonesia. Deklarasi tersebut kemudian dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 4 prp. Tahun 1960 tentang perairan Indonesia.

Bagaimana setelah kalian membacanya? Semoga sedikit penjelasan diatas dapat menambah pengetahuan kalian ya, Terima kasih telah mengunjungi blog saya, Sampai bertemu dipostingan selanjutnya:)))

Manfaatkan Barang Bekasmu Kembangkan Kreativitasmu

Hai teman-teman, Dimana pun kalian berada pasti kalian menjumpai sampah yang dibuang sia-sia, Padahal sampah tersebut masih dapat dimanfaatkan lo, coba kalian pikirkan, banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan dengan memanfaatkan barang bekas, seperti menambah penghasilan dan menghemat pengeluaran, selain itu, kita juga dapat mengembangkan kreativitas kita. Dengan kreativitas tersebut kita dapat menyulap barang bekas menjadi sesuatu yang menarik. Mau tahu apa contohnya? Nah, beberapa hari lalu, saya membuat sesuatu kerajinan tangan dari barang bekas yang bermanfaat sekali bagi seorang pelajar seperti saya, yaitu “Tempat Pensil”. Bahan dasar dari pembuatan tempat pensil ini adalah kotak tropicana slim dan kardus bekas. Berikut ini adalah alat, bahan, dan cara pembuatannya.

Alat dan Bahan:

-Kotak tropicana slim sedang             -Pensil

-Kardus bekas                                     -Kertas Kado

-Lem fox dan lem tembak                   -Sampul buku gambar bekas ukuran A4

-Gunting                                              -Kertas Buffalo

-Penggaris                                           -Karet elastis

Cara Membuat:

           1. Gunting kotak tropicana slim menjadi tiga bagian

         

           2. Tempelkan guntingan tersebut pada sampul buku gambar denga jarak sekitar1,5-2 cm pada bagian dalam dan tutup lagi dengan sampul buku gambar menggunakan lem fox

    

           3. Bungkus dengan  kertas kado dan tempelkan kertas bufallo dibagian dalamnya

      

 4. Potong karet elastis sekitar 25 cm dan lekatkan pada kedua ujungnya, seperti pada gambar              

 5. Potong kardus sejumlah 2 bagian dengan ukuran yang sama seperti kotak tropicana slim, bisa dengan ukuran (11x18)cm dan (9x18)cm

 

 6. Lapisi kardus tersebut dengan kertas kado

   

 7. Potong karet elastis dibawah ini dengan ukuran 15 cm sejumlah 3 dan 12 cm sejumlah 3

 

 8. Tempelkan karet elastis tersebut pada kardus yang sudah dilapisi kertas kado menggunkan lem tembak                   

 

9. Tempelkan potongan kardus yang sudah dilapisi kertas kado pada kotak tropicana slim yang sudah disiapkan tadi menggunakan lem tembak, seperti pada gambar

 

 10. Untuk langkah terakhir, Berikan hiasan yang kamu suka untuk mempercantik kotak pensilmu
      
         

Cukup mudah bukan? Apalagi yang ditunggu, manfaatkan barang bekasmu kembangkan kreativitasmu.

Terima kasih telah bekunjung, sampai betemu dipostingan selanjutnya:)